Kekacauan hukum sebabkan kontraktor migas tak produksi
Ameidyo Daud
Kamis, 13 Juni 2013 − 10:15 WIB
ilustrasi/ist
Sindonews.com - Ketua Departemen Informasi dan Pelayanan Hukum Ikatan Alumni ITB, Ali Nurdin mengatakan, kasus yang menimpa Kukuh Kertasafari dalam Bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia bisa berimplikasi luas kepada seluruh lapangan migas di Indonesia.
Menurutnya, apabila kekacauan hukum seperti salah tuduh ini menimpa seluruh kontraktor, maka para kontraktor bisa menghentikan produksinya di saat harga BBM naik dan dapat menimbulkan gejolak sosial.
"Pada gilirannya nanti mungkin akan ada reaksi, di mana para kontraktor bisa menghentikan produksinya. Kalau migas ini dihentikan pada saat pemerintah menaikkan harga BBM, artinya ketika suplai terbatas dan harga BBM mahal tidak tertutup kemungkinan ada kekacauan sosial. Ini harus dicermati," ujarnya di Sekretariat Ikatan Alumni ITB, Jakarta, Rabu (12/6/2013) malam.
Ali menuturkan, sudah ada gerakan dari karyawan Chevron di tiga tempat untuk menghentikan produksi migas.
"Bayangkan kalau Kukuh dituduh bersalah, tidak tertutup kemungkinan karyawan Chevron melakukan solidaritas menghentikan produksi. Kalau sampai satu hari saja tidak produksi maka dalam beberapa minggu ke depan terjadi kelangkaan BBM. Kalau terjadi kelangkaan dengan harga naik akan besar dampaknya," jelasnya.
Dia kembali mempertanyakan kelangsungan dan kepastian hukum industri migas di Indonesia. Karena selama ini Chevron sudah melakukan hal yang sesuai dengan prosedur pemerintah.
"Kita bicara tentang kepastian dan kelangsungan industri migas Indonesia. Bagaimana kerjasama antara pemerintah dan kontraktor sudah terbentuk dan menurut pemerintah sudah benar, kok jadinya bermasalah," pungkas Ali.
(
izz)
