Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta perbankan tidak 'alergi' untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor kehutanan. Menurut Zulkifli, bisnis kehutanan seyogyanya sangat prospektif dan tidak kalah dengan bisnis sektor lain.
"Bisnis kehutanan itu menjanjikan baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kementerian Kehutanan selalu siap mendukung dengan regulasi yang mendukung," kata Zulkifli saat membuka workshop pendanaan dan investasi kehutanan yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta, Rabu (19/6).
Zulkifli menuturkan, bisnis kehutanan jangka pendek identik dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan tanaman industri (HTI) yang masa panen kayu dalam kurun 5-6 tahun. Sedangkan, untuk jangka panjang terkait dengan IUPHHK hutan alam atau HPH, panen dilakukan dalam waktu setelah 20 tahun.
Zulkifli mengatakan, prospektifnya bisnis kehutanan bisa dilihat dari tumbuhnya hutan rakyat di Jawa. Dengan lahan terbatas, masyarakat pengelola hutan bisa mendukung tumbuhnya ekonomi pedesaan dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. "Kalau dengan lahan terbatas saja masyarakat untung, apalagi kalau lahannya lebih luas," kata Zulkifli.
Dari sisi kepemilikan lahan, Zulkifli melanjutkan, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHHK) dibesi akses mengelola hutan dengan jangka waktu hingga 60 tahun. Jauh lebih lama dibandingkan hak pengelolaan lahan seperti HGU yang hanya 25 tahun.
Soal tantangan di lapangan, Zulkifli menilai pengelolaan IUPHHK menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dengan perkebunan atau pertambangan. "Jadi kalau perkebunan, bank mau (berikan pembiayaan), harusnya juga ke kehutanan," ujarnya.
Zulkifli mencontohkan, pembiayaan untuk investasi kehutanan tetap tumbuh di Swedia meski butuh waktu pengembalian hingga 100 tahun karena pertumbuhan kayu yang lambat.
Di sisi lain, Zulkifli juga meminta agar pengusaha kehutanan lebih gigih meyakinkan pihak perbankan dan meningkatkan efisiensi. Dia juga meminta agar pengusaha kehutanan bisa meyakinkan pasar bahwa produk yang dihasilkan diproduksi secara lestari dan jelas asal-usulnya.
"Dengan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) produk kayu yang diproduksi bisa diketahui asal-usulnya dan dipastikan legal. Lebih dari itu, pengusaha juga harus terus meyakinkan pasar," tukas Zulkifli. (Bunga Pertiwi Adek Putri)
Editor: Irvan Sihombing
