Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah pusat menuding pemerintah daerah lantaran lahan-lahan pertanian dikuasai oleh konglomerat. Pemerintah pusat pun mengklaim pihaknya terus mengupayakan agar para petani memiliki lahan yang luas.
Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon mengakui bahwa konglomerat menguasai lahan sehingga petani tidak memiliki lahan dan hanya menjadi buruh tani, serta lahan pertanian makin sempit.
"Kenapa tanah itu seluruhnya diberikan kepada konglomerat. Itu yang saya persoalkan pada teman-teman di kabinet," kata Dillon seusai membuka Konferensi Internasional Ke-6 Gerakan Petani Sedunia La Via Campesina, Minggu (9/6), di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Dillon mengungkapkan, program-program pemerintah tidak cukup mengurangi angka kemiskinan. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tidak mengatur mengenai kepemilikan lahan bagi petani. Menurutnya, harus ada hal yang mendasar untuk mengurangi angka kemiskinan seperti memberikan hak atas tanah kepada petani.
"Kalau buruh tani memiliki hak dan jaminan atas tanahnya, dia akan menghasilkan yang lebih tinggi lebih dari beberapa perusahaan besar sekalipun," ungkapnya.
Dillon pun mengakui saat ini tidak ada akses lahan kepada petani. Bahkan kepemilikan lahan pun rata-rata hanya 0,3 hektare per petani. Angka ini sangat kecil dibandingkan lahan kepemilikan ideal yang ditetapkan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) yakni rata-rata 2 hektare per petani.
Dillon menyebutkan, hal ini akibat otonomi daerah yang berlangsung sepanjang era reformasi. Menurut Dillon, harapan otonomi daerah adalah agar pengambilan keputusan atas suatu kebijakan mengutamakan kepentingan rakyat.
"Harapannya dulu lebih dekat kepada rakyat supaya lebih berpihaj ke rakyat. Sekarang seperti apa? Yang kita tuntut tanggung jawabnya adalah partau politik. Karena, mereka yang menjanjikan kepada rakyat. (Menteri dan pimpinan daerah) Dari partai politik itu merasa (Kementerian dan daerahnya) sudah punya mereka. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat membela petani," tuturnya.
Dillon pun mengimbau agar BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero) dapat menjadi contoh dengan memberikan saham dan lahannya ke petani. "Kenapa malah saham BUMN dijual kepada pemilik modal. Kenapa tidak dikasih kepada buruh. Saya menuntut supaya perkebunan membagi kepada petani paling tidak sahamnya," tukas Dillon.
Dillon juga menambahkan, bank-bank milik negara juga harus memberikan akses kepada petani dengan dibantu para pengusaha.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Suswono pun mengakui dengan rata-rata kepemilikan lahan tiap petani hanya 0,3 hektare membuat para petani tidak mungkin sejahtera. "Reformasi agraria memang harus dijalankan. Artinya, paling tidak ada tambahan akses, bukan memiliki karena kalau memiliki bisa dijual," kata Suswono.
Akses yang dimaksud, lanjutnya, adalah menggarap lahan milik negara seperti lahan telantar milik Perhutani. Atau, Suswono mencontohkan, para petani dapat menggunakan lahan milik perusahaan swasta yang memiliki HGU tapi tidak memafaatkan lahan tersebut. "Seperti di Sukabumi, bupatinya yang menjamin agar petani menggarap lahan ini," tuturnya.
Suswono pun mengaku terus mengingatkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang melindungi lahan pertanian sesuai dengan amanat UU 41/2009. Salah satu daerah yang telah menetapkan peraturan daerahnya adalah Pemalang. "Kami terus menulis surat kepada pemda-pemda untuk membuat peraturan daerah. Tidak perlu menunggu tata ruang. Karena bisa menyusul. Petani harus diberi akses lahan," terang Suswono.
Adapun, pihaknya masih menjajaki tambahan lahan seluas 190 hektare. Pasalnya, lahan seluasa 13 ribu hektare yang diperiksa BPN belum clean and clear. Hanya 600 hektare yang lahannya siap digarap petani. "Mudah-mudahan ke depan, RUU Tanah yang bakal menggantikan UU Pokok Agraria segera selesai dibahas agar ada kepastian soal lagan ini," tukas Suswono.
Konferensi Internasional Ke-6 Gerakan Petani Sedunia La Via Campesina yang dihadiri sekitar 3.000 petani dari 76 negara memang menitikberatkan lahan pertanian yang makin tergerus. Padahal, kebutuhan akan pangan terus meningkat.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia yang juga Koordinator Umum La Via Campesina Henry Saragih menuturkan, dilihat dari indikator ekonomi dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di Asia yakni China dan Indonesia. Namun, indikator ini tidak berarti kalau disandingkan data 2/3 penduduk miskin yang umumnya kaum tani di dunia tinggal di dua negara itu. "Untuk meningkatkan kesejahteraan, kaum tani menuntut reforma agraria," kata Henry pada acara tersebut.
Pada kesempatan itu pula, para petani di seluruh dunia mengeluarkan satu visi untuk mendorong pemerintah negara masing-masing untuk menerapkan model pertanian berbasis kedaulatan pangan melalui land reform, agroekologi, dan meletakkan kembali peran perempuan. (Bunga Pertiwi Adek Putri)
Editor: Agus Tri Wibowo
