Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit meminta asosiasi yang berencana melakukan aksi mogok pada pekan depan untuk menghindari gangguan kelancaran pelabuhan.
"Silahkan melakukan aksi, karena merupakan bentuk hak warga negara, namun kami minta jangan sampai menganggu kelancaran," katanya ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jakarta, Senin (3/6).
Menurut dia, Kementerian menerima bentuk aspirasi dari setiap pihak. Langkah itu tentunya akan ditindaklanjuti. "Namun bukan berarti hari ini minta, tidak bisa jadi langsung hari ini juga," ungkap Bobby.
Bobby menuturkan permintaan asosiasi mengarah pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Coba tanya ke Indonesian National Shipowners Association (INSA) ataupun Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) ada nggak tuntutan kepada Kementerian Perhubungan," tuturnya.
Ia menambahkan Kementerian Perhubungan merespon bentuk aspirasi dari pihak yang merasa dirugikan. "Hari ini kegiatan berjalan normal, aktivitas di dermaga berjalan lancar, namun memang ada larangan untuk truk memasuki pelabuhan," jelasnya.
Sebelumnya, tiga asosiasi yang melakukan aksi berhenti beroperasi Senin (3/6), yakni Asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel), Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) mengancam akan melakukan aksi serupa minggu depan. Hal tersebut diklaim oleh Ketua Angsuspel Organda Gemilang Tarigan.
"Kalau tidak direspon, pemogokan nasional akan dilanjutkan minggu depan," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk memberikan respon cepat terkait pola usaha Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang dinilai semakin mempersempit ruang gerak pengusaha swasta nasional.
Pasalnya, dari surat yang dikirimkan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, baru Kemenhub yang memberikan respon. Itu pun terkait rencana merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 6 Tahun 2013 yang menyoroti tentang tarif pelabuhan.
"Kita harus bertemu (menteri BUMN)supaya Pelindo jangan lagi memasuki bidang yang sudah dijalankan," katanya.
Gemilang mengungkapkan, sesuai dengan Undang-undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ia menyebut, BUMN dibentuk untuk masuk ke bidang usaha yang belum dirintis perusahaan swasta dan koperasi.
"Poinnya BUMN berkewajiban membantu pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Kegiatan bumn tidak boleh bertentangan dengan tujuan didirikan. BUMN, konsentrasilah kepada perusahaan yang dibentuk dan dia seharusnya menyediakan alat-alat bongkar muat, dan lain-lain," ucapnya.
Ketua Umum ALFI Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, BUMN seharusnya menjadi lokomotif yang menggerakkan gerbong pengusaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi pada 2015, masyarakat ekonomi ASEAN akan diterapkan.
"Kalau kami harus berhadapan dengan asing dan tidak ada pembinaan dari dalam negeri malah harus berantem dengan BUMN pasti akan kalah," tuturnya. (Wibowo)
Editor: Agus Tri Wibowo
