Metrotvnews.com, Jakarta: Jatuhnya korban tewas dalam insiden di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Senin (10/6), dinilai buah ketidaksiapan pemerintah. Migrant Care menuntut investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan bahwa jumlah pendaftar yang mengajukan permintaan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) sebenarnya mencapai 70 ribu orang. Tapi, pemerintah baru bisa menerbitkan 6.000 aplikasi hingga pekan lalu. Tumpukan pendaftaran tersebut semestinya sudah bisa diprediksi mengingat jumlah buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen mencapai ribuan orang.
"Kejadian itu adalah puncak akumulasi kemarahan buruh migran karena kurangnya informasi yang didapatkan," ujar Anis kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (10/6).
Pemerintah, sambung dia, semestinya sudah mempersiapkan tambahan sumber daya manusia untuk melayani serbuan para TKI. Pemerintah juga diminta untuk memberi pelayanan ekstra dengan menyediakan kebutuhan dasar para TKI. Misalnya adalah dengan pendirian tenda atau pendistribusian makanan untuk mereka. Strategi itu diharapkan bisa meredam kekesalan para TKI.
"Mereka bilang pagi banget sudah kumpul hanya untuk pendaftaram, sedangkan pelayanan baru dibuka habis maghrib. Pemerintah kan seharusnya memberikan ekstra servis. Mirip seperti orang hajatan," cetusnya.
Ia menambahkan jika insiden yang terjadi tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada pihak KJRI Jeddah. Pemerintah pusat harus pula bertanggung jawab atas kejadian itu.
"Harus ada evaluasi terhadap pelayanan yang berlangsung selama ini meski mereka bilang akan ada perbaikan pelayanan sampai 3 Juli," tandasnya. (Dinny Mutiah)
Editor: Agus Tri Wibowo
