Metrotvnews.com, Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak RAPBN-Perubahan 2013 yang diajukan pemerintah. Ada 10 alasan Fitra menolak RAPBN-P 2013 yang dinilai sarat politisasi menjelang Pemilu 2014 dan menyengsarakan rakyat.
1. Pemerintah beralasan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp6.500 akan menghemat anggaran sebesar Rp30 triliun. Lantaran, beban subsidi memberatkan dan menyebabkan APBN jebol.
"Kami meminta DPR menolak RAPBN-P 2013 yang diajukan Pemerintah. Alasan Pemerintah APBN defisitnya membengkak, tidak sepenuhnya benar. Ini siasat Pemilu 2014," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan di Sekretariat Nasional Fitra, Mampang Prapatan IV, Jalan K Nomor 37, Jakarta Selatan, Ahad (2/6).
2. Beban subsidi BBM sebagai penyebab membengkaknya defisit juga tidak benar. Kenaikan defisit RAPBN-P 2013 mencapai Rp80 triliun itu disebabkan penurunan target penerimaan perpajakan sebesar Rp53,6 triliun. Artinya, tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20 persen terhadap defisit dan penurunan pajak berkontribusi 66 persen.
"Faktanya, alih-alih bisa mengurangi alokasi belanja subsidi, pengajuan subsidi BBM oleh Pemerintah dalam RAPBN-P justru membengkak sebesar Rp16,1 triliun," kata Direktur Riset Fitra Yenny Sucipto dalam paparannya.
3. RAPBN-Perubahan disiasati untuk menyusupkan program-progam populis dengan total Rp30,1 triliun. Ini dua kali lipat dari penambahan subsidi BBM.
4. Kenaikan BBM berpeluang menjadi ajang tawar menawar antar parpol di DPR.
5. Sisa Anggaran Lalu (SAL) 2012 sebesar Rp56,1 triliun tidak mampu diserap Pemerintah. SAL itu tidak mampu mengcover pembengkakan subsidi BBM Rp16 triliun dan kompensasinya Rp30 triliun.
6. Perubahan asumsi makro ekonomi tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat.
"Tidak ada penciptaan lapangan kerja. Lalu untuk apa APBN diubah?," kata Yuna Farhan.
7. Target pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak realistis. Jika harga BBM naik, pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di kisaran 5 persen dan inflasi sekitar 8,5 persen hingga 9 persen.
8. Pemerintah tidak memiliki argumen yang sahih penurunan pajak. Pemerintah memaksakan menaikkan harga BBM, tapi memanjakan birokrasi dengan menyetujui penurunan penerimaan pajak.
9. Kenaikan harga BBM harus ditanggung rakyat sendiri. Tidak diikuti pengorbanan pemerintah.
"Pemerintah sendiri tidak mau berkorban. BBM subsidi tidak tepat sasaran. Sekalipun dikurangi maka Pemerintah harus berkorban dengan mengurangi anggaran," tegas Yuna.
10. Tidak ada pemotongan yang signifikan dari belanja barang yang selama ini menjadi sumber inefisiensi yang sangat besar.
"Jika Pemerintah jadi menaikkan harga BBM, kami menuntut mobil dinas dibiayai dengan uang pribadi pemakai. Tidak boleh dibebankan kepada APBN," pungkasnya.
Editor: Agus Tri Wibowo
