Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah harus bisa menjamin keakuratan data untuk pembagian kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Pasalnya, terjadi diskrepansi data jumlah keluarga miskin yang mendapat penyaluran BLSM dengan data keluarga miskin berdasar survei Pendanaan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan dalam mekanisme BLSM pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp11,6 triliun dengan rincian pembagian selama 5 bulan sebesar Rp150.000 untuk 15,5 juta keluarga yang dikategorikanrakyat miskin.
Padahal berdasar PPLS terdapat 24 juta keluarga yang dikategorikan rakyat miskin. Menurutnya, diskrepansi data ini akan berdampak pada konflik ketika BLSM disalurkan.
"Kalau PPLS menghasilkan 24 juta keluarga miskin pada 2011, sekarag bisa jadi naik atau turun. Kenaikannya berapa, who knows. Dikhawatirkan akan timbulkan moral hazard di level implementasi dikhawatirkan akan seperti BLT," ujar Enny dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/6). (Ayomi Amindoni)
Editor: Edwin Tirani
