Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perindustrian melakukan realokasi anggaran antarprogram dan antarkegiatan, untuk membiayai sejumlah kegiatan yang menjadi fokus penyelesaian.
Salah satunya adalah untuk memfasilitasi perundingan pengambilalihan PT Inalum dari pihak Jepang. Hal itu dikemukakan Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (3/6).
"Realokasi digunakan untuk fasilitasi perundingan pengambilalihan PT Inalum dari pihak Jepang sebesar Rp10 miliar yang berasal dari kegiatan pengadaan converter kit pada Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi," papar Hidayat.
PT Inalum saat ini sedang dalam proses pengalihan saham kepada Indonesia sebesar 100%, untuk kemudian dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kami sekarang sedang menyelesaikan tahap akhir memberikan interpreatasi harga yang akan disepakati Indonesia, karena ini merupakan aset negara."
Saat ini masih terdapat selisih perhitungan yang dikeluarkan Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan yang dihitung pihak Jepang. "Angka selisihnya lebih dari US$ 100 juta," imbuhnya.
MS Hidayat menjadi Ketua Tim Pengambilalihan saham Inalum. Dana pengambilalihan Inalum yang digelontorkan mencapai Rp7 triliun. Proyek Inalum merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan konsorsium investor asal jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium Co Ltd (NAA).
Pemerintah Indonesia saat ini menguasai 41,12% saham, sedangkan sisanya dikuasai Nippon Asahan Alumunium. Kerja sama kedua pihak dimulai sejak 1975 dan berakhir pada 2013.
"Pihak Jepang sekarang mengangkat lawyer dari Inggris untuk mengatasnamakan pihak swasta dan pemerintah Jepang. Kalau Indonesia kan pemerintah semua. Nanti perundingan dilakukan atas dasar kesepakatan setelah keduanya bertemu lagi," tuturnya.
Evaluasi diperkirakan rampung sebelum Oktober.
"Sebagai Ketua Tim Perunding saya bertanggungjawab bahwa perundingan ini bisa diselesaikan Oktober," tegasnya. (Nurulia Juwita Sari)
Editor: Asnawi Khaddaf
