Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan pemerintah menerima keputusan pemotongan anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh Badan Anggaran DPR. Anggaran yang disetujui Rp9,318 triliun atau setara penyaluran empat bulan.
Jumlah tersebut dinilai masih bisa membantu masyarakat miskin mengatasi persoalan penaikan harga setelah harga BBM bersubsidi naik. "Tentu dalam empat bulan itu masih within the range," ujar Chatib Basri di Jakarta, Jumat (14/6). "Tapi kalau dikurangi lagi, (rakyat miskin) repot," jelas Chatib.
Menurut Chatib, dampak inflasi harga pangan dan transportasi akibat kenaikan harga BBM terjadi selama empat bulan. Kalkulasi itu berdasarkan data kenaikan harga empirik pada kasus kenaikan harga BBM di tahun-tahun sebelumnya.
Semula pemerintah mengajukan penyaluran BLSM selama lima bulan. Ini mempertimbangkan kenaikan harga BBM yang hampir beriringan dengan awal bulan puasa. "Tapi sekarang kita lihat BI (Bank Indonesia) sudah menaikkan BI rate dan pasokan pangan kita akan terjaga, empat bulan akan memadai."
Panitia Kerja B Badan Anggaran DPR menyepakati BLSM diberikan empat bulan pada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Nilainya Rp150 ribu per rumah tangga. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang meminta BLSM hanya tiga bulan.
Karena hanya empat bulan anggaran BLSM berkurang Rp2,306 triliun. Badan Anggaran menyepakati Rp 1,25 triliun dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar perdesaan, Rp500 miliar untuk tambahan belanja infrastruktur, dan Rp196,4 miliar untuk tambahan kebutuhan mendesak. Masih ada Rp360 miliar anggaran biaya penyaluran dan pengamanan BLSM.
BLSM diberikan untuk membantu warga miskin menghadapi gejolak kenaikan harga. Dengan asumsi satu keluarga berjumlah empat orang, total penerima bantuan kira-kira 62 juta orang. "Besar sekali yang mendapat bantuan, 25 persen penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin dan hampir miskin. Ini bisa memitigasi shock," kata Chatib.
Di samping BLSM, pemerintah juga memperkuat bantuan sosial setelah harga BBM naik, yakni dengan menambah penyaluran Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan memperkuat Program Keluarga Harapan. Pemerintah juga menganggarkan pembangunan infrastruktur perdesaan. (Gayatri)
Editor: Khudori
